Koalisi Sipil Nilai RPP Manajemen ASN Hidupkan Kembali Dwifunfsi ABRI
“Dalam konteks hari ini bisa isu apa saja, tapi dalam konteks Orde Baru itu isu ekonomi, siapapun yang melawan proyek-proyek pembangunan oleh Bapak Pembangunan (Soeharto) itu bisa dikatakan musuh-musuh pembangunan,” katanya.
“Kalau masyarakat sipil tidak mengatakan bahwa ini ada gejala ke sana dan kita tidak ingin membiarkan, artinya kita menolak RPP ini, maka saya rasa demokrasi kita benar-benar sudah di ujung tanduk,” tegasnya khawatir.
Diketahui, saat ini KemenPANRB sedang menggodok RPP tersebut yang mendisain TNI/Polri bisa mengisi jabatan ASN. RPP manajemen ASN ini mencakup 22 bab yang terdiri dari 305 pasal.
MenPANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan Presiden Joko Widodo juga sudah menyetujui RPP manajemen ASN ini pada 5 Februari 2024 lalu. Ia menargetkan RPP manajemen ASN ini rampung pada 30 April 2024 mendatang.
“Tentu aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat, serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta,” tegas Anas dalam keterangan resmi, Selasa (12/3).