Koalisi Sipil Nilai RPP Manajemen ASN Hudupkan Kembali Dwifunfsi ABRI — Rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang manajemen ASN sebagai salah satu amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 dinilai ingin menghidupkan kembali dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang pernah dipraktekan semasa Soeharto atau era Orde Baru. Foto dok/CNN

Koalisi Sipil Nilai RPP Manajemen ASN Hidupkan Kembali Dwifunfsi ABRI

Diterbitkan pada 18 Mar 2024

“Namun, jabatan struktural tersebut malah ‘diserobot’ oleh para militer aktif, sehingga ini akan berujung pada demotivasi kerja para ASN,” tandasnya.

Al A’raf meminta masyarakat, khususnya ASN, jangan mau dibodohi dengan konsep resiprokal, pemerintah yang mengklaim ASN juga mengisi jabatan di TNI/Polri hanyalah pembodohan.

“Sudahlah jangan kita dibodohi terus. Kalau militer TNI aktif bisa jadi pejabat, dirjen. Pertanyaan saya, PNS apa bisa jadi kapolda atau pangdam? Kan gak bisa. Jangan bodoh-bodohi kita lah,” tegasnya.

“Resiprokal itu gak ada, itu kan pemanis-pemanis, PNS bisa kok kerja di divkum (Divisi Hukum Polri), emang bisa PNS jadi kadivkum? Gak bisa,” katanya.

“Orang polisi yang mau jadi kadivkum aja banyak, pusing. Tentara juga banyak pengin jadi pangdam, pusing. Jadi gak apple to apple,” imbuhnya.

Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Daniel Awigra menduga ada upaya sekuritisasi di balik RPP yang sedang digodok KemenPANRB ini.

Daniel mengatakan sekuritisasi adalah konsep menjadikan semua di luar isu keamanan dan pertahanan turut menjadi domain militer, karena dengan begitu, TNI/Polri bisa masuk ke ranah sipil dengan dalih menjaga keamanan dan pertahanan negara.