Koalisi Sipil Nilai RPP Manajemen ASN Hidupkan Kembali Dwifunfsi ABRI

“Masuknya militer dan sektor keamanan kepada ruang-ruang sektor sipil, yang seharusnya dipegang oleh mereka yang memiliki profesionalitas dan kapasitas yang spesifik (akan menamba masalah),” katanya.

Sebab, menurut Mike, masuknya TNI/Polri ke dalam tubuh ASN atau sektor sipil lain akan memperparah gerak masyarakat dan kebebasan publik. “Padahal, ruang publik untuk bersuara itulah yang diperjuangkan selama ini,” ungkapnya.

Koalisi Perempuan Indonesia juga menyoroti bagaimana selama ini modus pemerintah ‘menyusupkan’ militer ke dalam jabatan-jabatan publik, masuk ke ranah-ranah ekonomi atau investasi yang itu sebenarnya hanya modus belaka.

“Kita harus jelas posisinya menolak kebijakan TNI/Polri masuk ke ASN, kita harus menyuarakan ini bagian dari pemberangusan negara terhadap ruang-ruang sipil yang selama ini harus diberikan,” tegasnya.

“Negara harus hadir, bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan sektor-sektor yang itu dapat dimasuki sipil, bukan justru bukan membuka ruang atau menyiapkan kanal-kanal untuk masuknya militer kepada sektor-sektor sipil,” sambungnya.