Ketua MPR RI: Amandemen Terbatas Untuk PPHN Dibutuhkan Sebagai Panduan Arah dan Strategi Pembangunan Nasional

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, secara substansi PPHN hanya akan memuat kebijakan strategis yang akan menjadi rujukan atau arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah. Hadirnya PPHN sama sekali tidak akan mengurangi ruang kreatifitas bagi presiden untuk menerjemahkannya kedalam program-program pembangunan. PPHN akan menjadi payung yang bersifat politis bagi penyusunan haluan pembangunan yang bersifat teknokratis.

“Idealnya, substansi PPHN tersebut harus dapat menggambarkan wajah Indonesia untuk 25 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun yang akan datang. Mampu menjawab kebutuhan Indonesia di era milenial yang sangat dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0, bahkan era society 5.0. Selain mampu memberikan arahan untuk menjawab berbagai tantangan dan dinamika pembangunan,” pungkas Bamsoet.

Turut hadir antara lain Rektor UNAIR Mohammad Nasih, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Brigjen Pol Aris Purnomo, Kapok Sahli Pangdam V/Brawijaya Brigjen TNI Yoyok Bagus Budianto, PJS Kabag Wasidik Narkoba Polda Jawa Timur AKBP Agustianto serta dosen dan ribuan para mahasiswa UNAIR yang mengikuti secara luring dan daring.*(Pb-7 / Tim Bamsoet)