Ketika Menkopolhukam Mahfud MD, Uskup Maumere, dan Elemen Warga  Berkomitmen Berantas Korupsi dan Bongkar Sindikat Perdagangan Orang di NTT Dari Bukit Sandaran Matahari Ledalero

Dalam upaya membongkar mafia perdagangan orang ini, lanjut Menkopolhukam, pemerintah akan melakukan beberapa terobosan di antaranya membentuk Satgas Khusus Perdagangan Orang, merubah struktur TPPO dan menugaskan Sesmenko Polhukam  Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso untuk menindaklanjuti pembentukan Satgas Khusus dan langkah-langkah untuk mempercepat penuntasan kasus TPPO di NTT.

Menkopolhukam juga menyebut beberapa instansi yang menjadi perhatian dalam pengurusan dokumen warga NTT yang hendak keluar negeri yang berdampak terjadinya TPPO di antaranya Pariwisata, Imigrasi, Perhubungan dan kepolisian.

Prof Mahfud mengajak elemen warga NTT untuk mendukung langkah pemerintah pusat dalam upaya membongkar mafia perdagangan orang ini.

Masukan dari Dua Dosen dan Empat Mahasiswa

Pada sesi dialog, dua dosen IFTK yakni Dr. Otto Gusti Madung, SVD dan RP. Hubert Thomas Hasulie, SVD, serta empat orang mahasiswa, termasuk mahasiswa Program, Pasca-Sarjana ITFK Ledalero Rio Nanto, dua mahasiswa Fakultas Hukum Unipa Indonesia, dan Perwakilan Pengurus  HMI Sikka menyampaikan catatan kritis dan pertanyaan seputar kiat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, aparat penegak hukum yang profesional, upaya memperkuat lembaga yudikatif dan legislatif,  penuntasan kasus dugaan korupsi dana bansos tahun 2010 yang  hanya menetapkan dua tersangka, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sikka tahun 2021 yang hanya menetapkan 4 tersangka yang kelasnya bawah, pentingnya mewujudkan toleransi agama,  usulan pembentukan provinsi Plores, dan usulan agar Ffrans Seda menjadi Pahlawan Nasional.