Ketersediaan Vaksin Belum Aman, Tinggi Ketergantungan Gula Impor, dan Respon Terhadap PP No.57 Thn. 2021

B. Meminta pemerintah agar secara tegas dalam merealisasikan kebijakan terkait penanganan Covid-19, khususnya pada waktu akhir pekan maupun libur panjang, serta berupaya memastikan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi seluruh kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

C. Meminta pemerintah untuk terus melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi seluruh masyarakat, mengingat vaksin merupakan salah satu rencana jangka menengah untuk memutus rantai penularan/penyebaran Covid-19.

D. Meminta pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk dapat memperluas jangkauan testing dan tracing, sehingga dapat mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 melalui penanganan yang tepat.

3. Ketergantungan Indonesia terhadap gula impor dinilai semakin tinggi, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian/Kementan, harus menjelaskan bahwa dari hasil evaluasi hanya 30 persen pabrik gula yang menjalankan kewajiban sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yaitu bahwa usaha pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi sekurangnya 20 persen bahan baku dari kebun yang diusahakan sendiri, sedangkan pabrik gula lainnya masih banyak yang mengandalkan impor. MPR berpendapat agar Kementan harus tegas terhadap pabrik gula yang tidak menjalankan kewajibannya, hal ini penting untuk mendorong kesejahteraan petani tebu.