KemenPANRB Kolaborasi dengan BPK Tingkatkan Kinerja Pemerintah

Sebagai engine for development, lanjut dia, pada dasarnya baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. “Desain birokrasi harus disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan,” imbuhnya.

Untuk diingat, Kementerian PANRB telah menajamkan arah reformasi birokrasi (RB) yang lebih berdampak dengan RB Tematik, penyederhanaan indikator nilai RB, dan kolaborasi antar instansi terkait RB.

Kolaborasi ini lebih mengedepankan integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional.

“BPK memiliki tanggung jawab memastikan tata kelola keuangan negara berkualitas dan bermanfaat, anggaran yang dibelanjakan instansi pemerintah harus berdampak pada masyarakat,” ujarnya.
Rini menjelaskan, lembaga yang dipimpinnya berkomitmen agar tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan oleh BPK RI di lingkup Kementerian PANRB dapat dilaksanakan dengan baik.
“Sampai dengan saat ini Kementerian PANRB telah memperoleh Predikat Opini WTP 10 kali berturut-turut,” tandasnya seraya mengatakan bahwa hal ini merupakan prestasi yang harus terus di pertahankan.