Kemendes PDTT: Dana Desa Berdampak pada Turunnya Status Desa Tertinggal
JAKARTA, Pojokbebas.com–Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menilai dana desa yang dikucurkan selama ini berdampak pada turunnya jumlah desa tertinggal di Indonesia.
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo menyampaikan, kemajuan desa-desa di Indonesia tak lepas dari peran penting dana desa yang digelontorkan pemerintah dalam 10 tahun terakhir.
“Dana desa berdampak positif pada naiknya status desa dari sangat tertinggal menjadi berkembang, bahkan mandiri,” ungkap Paiman dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema ‘Satu Dekade Membangun Indonesia hingga Pelosok’, Senin (7/10).
Menurut Paiman, dana desa yang telah disalurkan sejak 2015 sebesar Rp609,6 triliun kepada 75.265 desa telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan di desa-desa.
Dia menjelaskan, status Desa Sangat Tertinggal pada 2015 mencapai 13.453 desa, berkurang pada 2024 menjadi 4.363 desa. “Begitu juga dengan Desa Tertinggal jumlahnya menurun dari 33.592 menjadi 6.100 desa,” imbuhnya.
Sementara jumlah Desa Maju dalam 10 tahun terakhir bertambah dari 3.608 desa menjadi 23.063 desa, serta jumlah Desa Mandiri melonjak dari 174 desa menjadi 17.023 desa.
Selain peningkatan status desa, dana desa juga berhasil membangun sarana dan prasarana desa, seperti jalan desa sepanjang 366 ribu kilometer serta mendorong pengembangan potensi desa seperti di sektor wisata dan UMKM melalui Bumdes.
“Kita juga bangun Bumdes, badan usaha milik desa untuk meningkatkan pembangunan desa dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Ini menunjukkan bahwa dana desa benar-benar telah dimanfaatkan untuk kepentingan desa,” kata Paiman.
Selain itu, tambahnya, Kemendes PDTT juga melakukan berbagai program pendampingan desa untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa.
“Pendampingan ini juga bertujuan untuk mengukur cara perencanaan, monitoring, dan evaluasi.Sehingga pembangunan desa bisa lebih tepat sasaran dan terhindar dari praktik korupsi,” tambah Paiman.
Melalui pendampingan ini, Paiman menekankan, pihaknya berkomitmen untuk membangun desa yang bebas dari korupsi.
Program pembangunan desa anti korupsi juga dilakukan melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami melatih kepala desa bagaimana karakter seorang pemimpin desa yang berkualitas, sehingga dana desa yang ada bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Kemendes PDTT optimis bahwa desa-desa di Indonesia akan semakin maju dan mandiri
Tidak hanya itu, Kemendes PDTT juga telah mengirimkan 13 Kepala Desa dari berbagai wilayah di Indonesia ke China untuk menimba ilmu dan menyerap pengalaman.
Langkah ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepala desa yang berguna untuk pembangunan pedesaan berkelanjutan.
“Kami ingin membentuk image kepala desa agar berani keluar, melihat contoh nyata pembangunan infrastruktur, pertanian, serta sektor-sektor lain di China, yang nantinya bisa diterapkan di desa mereka,” ujarnya
Menurutnya, selain untuk menggenjot SDM, program ini juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat pemerintahan desa.
Ditambah, pengiriman kepala desa ke China, diharapkan mampu membuka wawasan baru serta menambah pengetahuan tentang pengelolaan desa yang lebih maju dan modern.
Paiman menyebut, pemilihan kepala desa yang dikirim ke desa ini dilakukan berdasarkan prestasi, potensi, dan kontribusi mereka di daerah masing-masing.
Selama tiga minggu di China sejak 8-29 September, para kepala desa mempelajari cara-cara pemerintah China dalam membangun infrastruktur desa, mengembangkan sektor pertanian, serta mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Selain untuk membangun mentalitas dan kreativitas, kami juga berharap pengalaman para kepala desa ini akan menambah wawasan dan keberanian untuk memimpin desa lebih baik lagi,” tambah Paiman.
Selain itu, Paiman mengatakan, 13 kepala desa yang dikirim ke China ini menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kualitas kepala desa, yang saat ini minimal harus berpendidikan SMA, dibandingkan sebelumnya yang hanya berpendidikan SMP. Hal ini ditujukan untuk kemajuan desa-desa di Indonesia.
“Kami berikan fasilitas kepada kepala desa untuk dikirim ke China agar selain kemajuan desa dari segi infrastruktur, ada juga penguatan SDM di desa,” ujar Paiman.