Kami Menuntut Negara Menjalankan Kewajibannya (Apresiasi Ke-4 untuk Wue Marianus Gaharpung)

Menjadi salah kaprah dan tidak logis kalau saat ini kita menanyakan tentang: apa legalitas dan Legal Standing Masyarakat Adat Tana Ai Suku Soge Natarmage dan Goban Runut? karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka belum pernah menjalankan kewajibannya untuk: 1). Membentuk Panitia Masyarakat Adat Kabupaten; 2) Melakukan identifikasi masyarakat adat; 3) Melakukan verifikasi dan validasi masyarakat adat; dan mengakui/tidak mengakuinya berdasarkan hasil proses tersebut dalam sebuah Keputusan Bupati. Semua proses ini jelas diatur dalam Permendagri No: 52 Tahun 2014.

Kerena itu pula kami memiliki alasan yang kuat untuk mengabaikan pertanyaan soal Legalitas dan Legal Standing-nya Masyarakat Adat kedua suku tersebut di atas. Sebelum pemerintah menjalankan kewajibannya sesuai dengan Permendagri No: 52 Tahun 2014, kami akan tetap berjalan dengan basis legalitas dan legal standing berdasarkan UUD’45.

Kapan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terjadi?

Konsep Hak Asasi Manusia juga memperkenalkan tentang siapa yang bisa dimintakan pertanggung-jawabannya kalau terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kapan pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi. Pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya terjadi karena Negara dan Pemerintah tidak menjalankan Kewajibannya untuk Melindungi, Memenuhi dan Menghormati hak asasi manusia. Dan Negara atau Pemerintah dapat diminta pertanggung-jawabnya karena melanggar HAM ketika secara aktif BERTINDAK LANGSUNG (by act / By Comession) melakukan pelanggaran HAM dan secara pasif dengan MEMBIARKAN (by omission) pelanggaran HAM itu terjadi terhadap manusia atau warga-Negara.