Jalin Kerjasama di Bidang Riset dan Kajian, MPR RI dan UI Sepakat

“Para ASN yang ditugaskan belajar di sana juga bisa mendapatkan pelatihan legal drafting, formulasi kebijakan publik, evidence based policy, regulatory impact assessment, evaluasi kebijakan publik, hingga public finance. Dengan demikian keilmuan mereka ter-update, tak hanya sibuk di kegiatan administrasi belakang meja, melainkan juga bisa memahami kondisi kebangsaan dan internasional secara tajam,” pungkas Bamsoet.*(Editor: Pb-7)

BACA JUGA:
MK Putuskan UU Ciptaker Bertentangan dengan UUD 1945, IP3 Desak DPR dan Pemerintah Minta Maaf
Berita Terkait
Tinggalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More