Joko Widodo menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuasaan apapun untuk mempengaruhi Prabowo setelah dilantik sebagai presiden.
Setelah dilantik, Prabowo Subianto adalah presiden, sedangkan Joko Widodo adalah rakyat biasa, seperti katanya sendiri. Prabowo memiliki Kekuasaan dan Joko Widodo tidak memiliki Kekuasaan.
Prabowo Subianto memiliki otoritas untuk menggerakan semua infrastruktur birokrasi negara, sedangkan Joko Widodo sudah kehilangan otoritasnya.
Lalu, bagaimanakah Joko Widodo dapat mempertahankan legasinya? Jawabannya adalah Jokowi harus memiliki kekuasaan.
Tanpa kekuasaan, Jokowi tidak dapat mewujudkan mimpi legasinya. Kekuasaan itu tentu saja tidak berada di Istana Presiden lagi. Sebab di sana ada Prabowo yang memilikinya.
Kesempatan Jokowi untuk memiliki kekuasaan ada pada Lembaga Parlemen atau DPR. DPR memiliki peran yang sangat besar dalam sistem kekuasaan kita.
DPR memiliki fungsi anggaran, legilasi dan pengawasan. Instrumen yang paling efektif untuk mengontrol DPR adalah menjadi Ketua Partai Politik. Ketua Partai Politik memiliki otoritas untuk mengontrol fraksi-fraksi di DPR.