Ini 12 Rekomendasi DPRD Kab Manggarai Barat Dalam Rapat Paripurna Dengan  Bupati

Ketujuh, retribusi galian c.

Kedelapan, pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka terkait sumber pendapatan yang masuk dalam piutang daerah.

Kesembilan, membentuk unit pengelolaan teknis yang langsung ditempatkan di lokasi pasar.

Kesepuluh, mendorong peran Perumda Bidadari dalam menangani pengelolaan sampah, parkir, Pasar, dan kuliner.

Kesebelas, pemerintah menangani kerusakan pada ruas jalan strategis, merencanakan kelanjutan penjngkatan ruas jalan datak – semang – Ndiuk.

Keduabelas, serta meningkatkan kinerja para pimpinan OPD dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegaitan.

Respon Bupati

Terhadap rekomendasi LKPJ Bupati Manggarai Barat DPRD Kab. Manggarai Barat memutuskan sah dan diresmikan lalu agenda selanjutnya dilakukan penandatanganan.

Harapan dari agenda sidang paripurna ini yaitu dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja oemerkntah daerah agar kedepannya menjadi lebih baik, serta mendorong pemerintah untuk menjadikan catatan di atas dalam penyususuman RPJMD.