Hukum Dibajak Politik, Terlibatnya Penguasa dalam Pusaran Kasus Golo Mori

Para tersangka sangat mengharapkan itu. Sebuah prosea yuridis yang seharusnya layak mereka terima. Itu harus dihargai oleh semua pihak. Tetapi mengapa polisi tidak menerbitkan SP3?

Dengan diajukannya surat permohonan penangguhan penahanan polisi tidak menerbitkan SP3. Surat penangguhan Surat penangguhan yang penjaminnya adalah bupati dapat meringankan beban polisi.

Sebaliknya surat penangguhan penahananan menambah beban para tersangka. Ada proses hukum yang perlu mereka ikuti pada waktu selanjutnya, membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar sambil membawa status tersangka.

Polisi pasti tersenyum dan bersukaria oleh penangguhan ini. Polisi “menang” dan ke 21 tersangka makin menderita. Kedua bupati pun terjebak dalam pusaran hukum kasus Golo Mori.

Ferdy Jalu : Penulis, Peduli Masalah Hukum dan Politik, Putra Manggarai-NTT Tinggal Di Jakarta

BACA JUGA:
Bupati Manggarai Apresiasi Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah 2020
Berita Terkait
Tinggalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More