Gibran Usul Hapus Sistem Zonasi dalam PPDB, FSGI: Perlu Kajian Supaya Tidak Simpang Siur

“Kalau zonasi di Jakarta tidak diganti dengan mekansime yang untungkan mereka maka akan jadi protes yang bisa besar,” ujar Heru.

Heru juga meminta pemerintah paling lambat pada Desember 2024 hingga Januari 2025 sudah punya konsep matang mengenai pengganti zonasi.

“Kepada pak Wapres dan Mendikdasmen supaya dipikirkan itu lebih detail sehingga jauh sebelumnya (PPDB) mekanismenya jelas. Paling tidak Desember-Januari penghapusan mekanisme sudah bisa dipahami masyarakat,” ujar Heru.

Heru tak ingin kebijakan baru pengganti zonasi malah muncul mepet dengan pelaksanaan PPDB karena kondisi semacam itu malah rawan menuai masalah.

“Jangan sampai pengapusan ini, (pengumuman) di bulan Mei mepet karena bisa timbulkan kemarahan publik,” ujar Heru.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Abdul Mu’ti untuk menghilangkan sistem zonasi sekolah dalam PPDB.

Hal itu diungkapkan Gibran saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah, di Jakarta Pusat, Kamis.

“Kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘pak ini zonasi harus dihilangkan’,” ujar Gibran.