Gelar Rapat Monev, KPK Soroti Penerimaan Pajak Daerah Pemkab Mabar
Dalam hal administrasi dan perijinan, KPK akan menjadikan Labuan Bajo sebagai fokus tematik KPK ke depan lantaran statusnya sebagai obyek pariwisata premim sebagaimana telah ditetapkan pemerintah.
“Bisa jadi untuk Labuan Bajo ini sektor pariwisata merupakan fokus tematik KPK. Mengingat saat ini sedang dibangun wisata premium di Taman Nasional Komodo. KPK memahami sebagai daerah potensi wisata yang besar, administrasi dan perizinan yang menjadi kewenangan pemda menjadi sangat penting,” lanjut Dian Patria.
Tim Korsup KPK juga menyoroti tentang kepatuhan aparatur di Pemkab Mabar yang belum melaporkan LHKPN. Dari 278 wajib lapor masih ada 85 orang belum lapor atau tingkat kepatuhan 69,42 persen.
“Ini banyak bendahara, Kepala Dinas, dan Pejabat Pelaksana Teknis belum lapor. Mungkin hartanya terlalu banyak. Tenggat waktu sudah lewat seharusnya terakhir 31 Maret. Kalau ada yang bisa kami bantu untuk percepat, silakan hubungi,” ungkapnya.