Sambut Kunjungan KPK di Labuan Bajo, Bupati Mabar Pimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi — Bupati Mabar (baju putih) saat pimpin rapat monitoring dan evaluasi (monev) dengan KPK. (Foto: Kominfo Mabar @manggarabaratkab.go.id)

Gelar Rapat Monev, KPK Soroti Penerimaan Pajak Daerah Pemkab Mabar

Diperbarui 15 Apr 2021

LABUAN BAJO, Pojokbebas.Com – Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) yang dipimpin Bupati dan Wakil Bupati Mabar di ruang rapat Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Jumat (9/4) KPK juga menyoroti penerimaan Pajak Daerah Pemkab Mabar.

Menurut Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan wilayah V KPK Dian Patria, untuk mengoptimalkan penerimaan DBH/TKDD, KPK menyarankan agar Pemda Mabar membuat aturan hukum bagi pelaku usaha yang berusaha di Wilayah Pemda Manggarai Barat di mana mereka diwajibkan membuat NPWP Cabang.

“Untuk mengoptimalkan penerimaan DBH/TKDD, KPK menyarankan agar Pemda Mabar membuat aturan hukum di mana pelaku usaha yang berusaha di Wilayah Pemda Manggarai Barat agar membuat NPWP Cabang,” kata Dian Patria.