Elemen Anti Perdagangan Orang Gelar Demo Beruntun Tolak Eksploitasi Perempuan dan Anak di Bawah Umur di Sikka

Ketiga, di Kantor DPRD Tim Anti Jaringan Perdagangan Orang ini mempertanyakan fungsi kontrol DPRD Sikka dalam dugaan eksploitasi anak di bawah umum pada  4 PUB di Maumere; para pengunjuk rasa
mempertanyakan keberpihakan DPRD sebagai wakil rakyat yang hingga saat ini  tidak menunjukkan Sikap yang jelas terkait kasus Perdagangan Orang terhadap 17 Anak, padahal kasus ini menyedot perhatian publik
secara luas baik secara lokal maupun nasional.  “Ke mana kiblat DPRD Sikka? Kepada masyarakat atau kepada mafia trafficking? DPRD wajib dan bertanggung jawab melindungi warga Sikka dari berbagai bentuk praktik eksploitasi,” kata Suster Ika.

Ketiga, di Kantor Bupati Sikka pengunjuk rasa antara lain meminta pertanggungjawaban Bupati Sikka sebagai Kepala Daerah terkait perizinan tempat-tempat hiburan malam yang terbukti eksploitatif terhadap perempuan dan anak; dan mempertanyakan keberpihakan Bupati Sikka yang hingga saat ini  belum memiliki sikap yang tegas dalam kasus 17 anak yang diperdagangkan di 4 PUB di Maumere. “Padahal kasus
ini adalah kasus serius yang mendapat perhatian masyarakat luas, baik secara lokal maupun secara nasional.   Buktinya adalah ke-4 PUB tersebut masih beroperasi sampai hari ini, dan ada 2 di antaranya yang hanya mengganti nama PUB.Bupati wajib dan bertanggung jawab melindungi warga nian tana sikka agar segala bentuk kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang tidak terjadi lagi,” kata Suster Ika.