Diduga Mark Up Anggaran BPNT, Kepala Dinas Sosial Didesak Segera Dicopot

RUTENG, Pojokbebas.com -Aliansi Pergerakan Mahasiswa Manggarai bersama Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Manggarai Timur (PMM-Gempar Matim) mendesak Bupati Manggarai agar segera copot Kepala Dinas Sosial karena diduga mark up anggaran bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor Dinas Sosial dan Bupati Manggarai pada Senin, 31 Mei 2021 itu PMM-Gempar Matim menyampaikan tuntutan mereka.

Dari hasil investigasi dan wawancara, PMM-Gempar Matim menemukan adanya indikasi manipulasi dalam program bantuan tersebut. Misalnya, terkait harga serta rendahnya kualitas pangan bantuan pangan non-tunai yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Reok.

“Beberapa keluarga penerima manfaat di Kecamatan Reok telah kami wawancarai dan rata-rata mereka menerima bansos pangan berupa telur 1 rak dan beras 10 Kg. Jika dirupiahkan (telur dan beras), mereka hanya menerima Rp 150.000 per KPM,” ujar Zulfikar, seperti diberitakan Matanews, Senin (31/05).

Karena itu, lanjut Zulfikar, pihaknya menilai hal itu bertentangan dengan pedoman umum BPNT yang seharusnya KPM menerima Rp 200.000 per Keluarga penerima. PMM-Gempar Matim menyebut E-Warung tidak menyediakan beras berkualitas premium melainkan beras biasa.