Dana BLT Distop, Protokol Kesehatan, dan Kebijakan Pemerintah
Respon Isu Akual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa (2/2).
D. Meminta komitmen kemenkes untuk memperbaiki layanan kesehatan agar fokus pada upaya promotif dan preventif, mengingat selama ini layanan kesehatan lebih banyak menjalankan fungsi kuratif sehingga butuh biaya besar.
3. Pemerintah menyetop penyaluran bantuan langsung tunai/BLT subsidi upah (Bantuan Subsidi Upah/BSU) kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan/Kemnaker, memberikan penjelasan terkait distopnya BSU kepada pekerja tersebut, baik dari sistem penganggaran dalam APBN, maupun pengalokasian anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk BSU tersebut.
B. Meminta pemerintah mengkaji dan merumuskan program bantuan lainnya yang serupa bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19, dikarenakan banyaknya masyarakat saat ini yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah di tengah sulitnya ekonomi, dan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat secara perlahan.