Belajar dari Pilkada Malaka (Refleksi Setahun Pemilihan Serentak Tahun 2020)

Tanggal 9 Desember 2020, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak gelombang ketiga. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada 9 kabupaten yang mengikuti hajatan ini, salah satunya adalah Kabupaten Malaka. Tanggal 9 Desember ini, hajatan demokrasi lima tahunan ini berulang tahun yang pertama. Tulisan ini hadir ke hadapan pembaca untuk melihat beberapa makna di balik dinamika Pilkada Malaka setahun silam, menarik beberapa benang merah perhelatan yang dilakukan secara teknis oleh KPU Kabupaten Malaka sebagai pijakan dalam menyongsong hajatan yang sama di tahun 2024. Ada beberapa point penting sebagai bahan refleksi peringatan setahun Pilkada Malaka. Pertama, Pilkada Malaka dengan anggaran terkecil; kedua, pilkada dengan dinamika kampanye yang kompleks; ketiga, pemilihan dengan partisipasi tertinggi tingkat Provinsi NTT.

Pilkada dengan Anggaran Terkecil

Pada tanggal 1 Oktober 2019, KPU dan Pemda Malaka menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020. Pembahasan dan diskusi yang alot selalu terbangun dengan TAPD Malaka sebelum penandatanganan NPHD. KPU sebagai penyelenggara teknis berpegang pada prinsip penganggaran yang terukur, efektif dan efisien sehingga semua tahapan bisa dikelola secara baik dan lancar. TAPD selalu memakai argumen rasionalisasi anggaran yang sekecil mungkin karena struktur APBD Malaka mengalami defisit. Dari dua kutub argumentasi yang bertolak belakang ini, kami dipersatukan oleh sebuah pemahaman bersama bahwa Pilkada Malaka wajib hukumnya untuk disukseskan tapi tidak harus menggelontorkan biaya yang mengabaikan struktur APBD yang defisit. Sistem penganggaran, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, secara etis perlu memperhatikan sense of crisis atas kondisi sebuah wilayah.