Alaska Pertanyakan Keterlibatan TNI Dalam Proyek Cetak Sawah Kementan

Tapi tidak menutup kemungkinan, lanjut Adri, pihak Kementan juga ingin melakukan by pass atas aturan yang ada. Salah satunya dengan menghindari lelang agar bisa melewati hukum seperti peraturan pengada barang dan jasa pemerintah.

Dugaan Adri, jika proyek ini dilakukan melalui mekanisme hukum biasa, proyek ini bakal mangkrak dan bakal tidak selesai sesuai target yang direncanakan dalam satu tahun program.

Selain itu, menurut kajian Alaska, penyebab lain tidak melalui proses lelang maupun tidak melibatkan swasta lantaran biaya per hektarnya terlalu mahal. Konon pihak swasta patok terlalu tinggi, 30 juta per hektarnya. Sementara pihak TNI mengajukan biaya jauh di bawahnya,dengan perincian 16 juta per hektar untuk Propinsi di wilayah Barat, sementara di Propinsi wilyaha Timur dikisaran 19 juta per hektarnya.

“Makanya dengan alasan harga lebih murah, pihak Kementan langsung kepincut dan menjalin kerja sama dengan TNI AD dalam bentuk swa kelola,”ujarnya. Selain itu, Alaska menduga kerja sama swakelola proyek cetak sawah dengan TNI hanya mau memanfaatkan kemampuan teknis SDM TNI seperti pada level Kodam dan kesatuan Zeni, yang tentu atas support Kadis Pertanian Propinsi dan Kabupaten/kota.