Aktivis Jejaring HAM di Maumere Bermalam di Halaman Kantor Kejari Sikka Selama 5 Hari, Ini Alasannya
Dalam sesi dialog, juru bicara aktivis menyoroti penanganan kasus BTT yang belum ada kejelasan proses hukumnya, termasuk belum ada tersangkanya, meskipun tim Audit Inspektorat Propinsi NTT sudah 4 bulan melakukan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) terkait dugaan korupsi belanja tidak terduga (BTT) TA 2021 di Kantor BPBD Sikka.
“Ini sudah 4 bulan ko hasil audit investigasi belum turun. Ada apa? Kita duga ada konspirasi sehingga hasil audit belum disampaikan kepada Kejaksaan,” kata Siflan kepada wartawan.
Kajari Sikka Fatoni Hatam saat dialog dengan para aktivis jaringan HAM antara lai berjanji pihaknya akan berangkat ke Kupang untuk bertemu Tim Audit Inspektorat Provindi NTT pada Rabu (1/2/2023).
Langkah bertemu Tim Audit, lanjut Kajari untuk mendorong dan mempercepat agar hasil audit bisa diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sikka.