Akselerasi Kesejahteraan Untuk Papua

Isu Polhukam di Papua

Wapres minta agar bidang polhukam di Papua dan Papua Barat dapat tertangani dengan baik dan selaras dengan upaya percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai amanat Inpres 9/2020.

Selain kepastian dalam bidang keamanan, Wapres juga menyoroti isu pertanahan dan tata kelola keuangan dari pembangunan di Papua. Mantan ketua MUI itu meminta agar isu-isu tersebut dikawal dan ditangani secara paralel, sinergis, dan saling menguatkan.

Pada kesempatan yang sama, secara spesifik, Wapres juga menyoroti beberapa isu yang terkait polhukam di Papua seperti isu Otonomi Khusus (Otsus), pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB), pertahanan dan keamanan, hak asasi manusia (HAM), separatisme dan pengelolaan komunikasi publik, serta diplomasi internasional.

Semangat dan Desain Baru

Wapres  mengingatkan pentingnya meletakkan perspektif kebijakan Inpres ini dalam semangat dan desain baru untuk Papua, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Terbatas membahas Papua pada tanggal 11 Maret 2020.