Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, Ada Kaitan dengan Pilgub Jakarta
JAKARTA, Pojokbebas.com -Keputusan Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketua Umum Golkar membuat jagad politik di Tanah Air heboh.
Ihwalnya, keputusan ini mendadak dan tak terduga sehingga menimbulkan beragam analisis.
Airlangga yang saat ini menjabat Menko Perekonomian itu mengumumkan pengunduran diri dari pada Minggu (11/8/2024).
Atas keputusan itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa pengunduran diri Airlangga dari jabatan ketua umum merupakan keputusan pribadi.
Doli sendiri mengaku mendapat telepon saat berada di Pontianak, Kalimantan Barat dan segera kembali ke Jakarta agar datang ke rumah Airlangga dan mendengarkan langsung penjelasan dari Airlangga.
“Nah dari apa yang saya dengar, yang disampaikan Pak AH kepada saya dan beberapa teman tadi, ada 3-4 orang ya yang dipanggil itu, ya ini lebih pada masalah pribadi Pak Airlangga,” kata Doli Minggu (11/8/2024), dilansir CNN Indonesia.
Airlangga, lanjut dia, dikatakan lebih memilih konsentrasi sebagai Menko Perekonomian dan melancarkan proses transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
Doli juga mengungkapkan, sebelum dia sampai ke rumah Airlangga, beliau telah mengumpulkan keluarga. Dia bilang keputusan pengunduran diri berdasarkan kesepakatan keluarga.
“Jadi musyawarah beliau undang adik-adiknya, keluarganya, anaknya dan segala macam akhirnya diputuskan seperti itu,” ujar Doli.
Dia merasa keputusan Airlangga ini tak akan diikuti senior kader Golkar lainnya. Sebab latar belakangnya adalah masalah pribadi.
“Saya belum dapat informasi ya, saya kira tidak lah ya. Artinya begini, ini kan persoalan keputusan pribadi pak AH yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa pun, tidak sangkut paut dengan siapa pun yang ada di Partai Golkar,” kata Doli.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyatakan Airlangga masih ketua umum secara de facto. Golkar akan menggelar rapat pleno paling lambat Selasa (13/8/2024) untuk melegitimasi pengunduran diri itu.
“Saat ini secara de facto pak Airlangga masih ketua umum meskipun secara de jure sudah ada surat untuk pengunduran diri beliau,” kata Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/8).
Namun menurut Musfi Romdoni, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai keputusan pengunduran diri Airlangga tidak lepas dari gonjang ganjing Pilkada Jakarta.
Disebutkan ada desakan elite Golkar karena tidak puas dengan keputusan Airlangga di Pilkada strategis seperti Jawa Barat dan Jakarta.
“Golkar melepas kursi gubernur Jawa Barat karena urung mengusung Ridwan Kamil. Golkar mengalah kepada Gerindra yang mengusung Dedi Mulyadi yang sekarang adalah kader Gerindra,” katanya.
“Golkar justru memilih bertarung di Jakarta dan berpotensi kalah dari Anies Baswedan yang merupakan kandidat terkuat,” sambung Musfi.
Tapi asumsi ini, lanjut dia, menyimpan tanda tanya lantaran bukankah kotak kosong sedang disiapkan?
Kalau kotak kosong terwujud, Golkar akan berkuasa di Jakarta dan itu adalah pencapaian besar.
“Atau jangan-jangan isu kotak kosong tidak akan terwujud? Yang artinya, Golkar kehilangan kursi gubernur,” ujar Musfi.
Asumsi lain, menurut dia, soal kedekatan Airlangga dengan Jokowi. Berbagai elite Golkar disebut tidak nyaman dengan kedekatan itu.
“Sebelumnya ada isu Jokowi akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Berbagai elite Golkar secara terbuka mengungkapkan penolakannya,” tukasnya.
“Alasannya tegas, ini soal AD/ART. Ketua umum Partai Golkar setidaknya harus menjadi kader selama lima tahun,” imbuhnya.
Yang menarik, tambahnya, baru-baru ini isunya bukan lagi Jokowi, melainkan Gibran yang menjadi Ketua Umum Golkar.
“Poster Gibran For Ketum Golkar Tahun 2024-2029 sudah tersebar, tertera nama Koalisi Muda Pembaharuan Golkar (KMPG),” lanjutnya.
Jika ditarik benang merahnya, apalagi Airlangga menyinggung soal soliditas Golkar, Musfi menilai berbagai elite Golkar tidak nyaman dengan keputusan strategis Airlangga.