Mendagri Dukung Bawaslu Tindak Tegas ASN Tidak Netral di Pilkada

Jakarta, Pojokbebas.com–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung Bawaslu agar bertindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang tidak netral selama Pilkada Serentak 2024.

Menurut Tito, ASN yang terbukti tidak netral selama Pilkada bisa dipidana. Namun, menurut Mendagri, untuk memproses itu dibutuhkan ketegasan sikap dari Bawaslu.

“Jadi masuk proses pidana. Nah sepanjang Bawaslunya tegas, saya kira bisa mengurangi, apa namanya itu memberikan efek jera kepada ASN (yang tidak netral),” ujar Tito kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/11).

Mendagri menyampaikan,  Bawaslu memiliki banyak opsi dalam menerapkan sanksi kepada ASN yang terbukti tidak netral.

Pertama, Bawaslu dapat melakukan investigasi dan mendalami dugaan ASN yang tidak netral.

“Jika terbukti tidak netral, Bawaslu dapat merekomendasikan ASN tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setempat untuk diberikan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tandasnya.

Kedua, lanjut Tito,, Bawaslu dapat menerapkan sanksi, termasuk juga melakukan mediasi. Kemudian ketiga, Bawaslu dapat meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Dalam konteks tersebut, opsi ketiga diterapkan manakala ditemukan bukti tindak pidana. Adapun pihak terkait yang terlibat pada Gakkumdu meliputi Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung.

“Jadi masuk proses pidana. Nah sepanjang Bawaslunya tegas, saya kira bisa mengurangi, apa namanya itu memberikan efek jera kepada ASN (yang tidak netral),” tandasnya.

BACA JUGA:
Bupati Mabar, Agustinus Ch. Dula Meresmikan Beroperasinya PLTD Unit Rinca

Selain itu, Tito menjelaskan sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagrimemiliki peran dalam mendukung kesiapan pilkada.

Kemendagri juga berkomitmen mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyukseskan gelaran pilkada, termasuk dari aspek keamanan, anggaran, serta sarana dan prasarana.

“Untuk Bawaslu juga kita minta untuk berperan. Kita bantu juga sama, anggaran dan prasarana, nah pemerintah juga memberikan daftar pemilih potensial,” jelas Tiro.

Berita Terkait
Tinggalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More