Mempertimbangkan Pendelegasian Perempuan dalam Proses Adat Perkawinan di Sikka

Oleh: Alvares Keupung*

SEPERTI pada hampir seluruh budaya masyarakat di Flores, demikian juga budaya masyarakat di Sikka (kecuali Tana Ài) menganut sistem budaya Patriarki. Budaya Patriarki dipahami sebagai tata kebiasan masyarakat yang menempatkan pria sebagai dominator dalam tata kehidupan sosial. Dalam sistem Patriarki, peran kaum pria lebih mendominasi untuk menata kehidupan bersama, pun termasuk segala keputusan yang mengikutinya.

Sistem paham yang demikian, cukup memengaruhi juga dalam konteks proses adat perkawinan di Sikka. Sampai di sini, pertanyaannya, adakah ruang bagi kaum perempuan untuk keterlibatannya dalam urusan proses adat perkawinan di Sikka, sekurangnya dalam hal pendelegasian ?

Jika kita coba memeriksa sejarah, ada begitu banyak perjuangan kaum perempuan untuk mensejajarkan diri dengan kaum pria dalam tatanan kehidupan bersama. Dalam hal ini, perjuangannya mau menegaskan bahwa kaum perempuan bukanlah golongan The Second Class (kelompok kelas kedua). Ambil contoh : R. A. Kartini dengan matra perjuangannya ” Emansipasi Wanita “, pada akhirnya memutuskan mata rantai dominasi Patriarki terutama di bidang pendidikan yang sudah ” mentakhtakan ” kaumnya untuk sejajar dengan kaum pria. Mengapa harus pendidikan? Hemat penulis, R. A. Kartini tahu dan peka bahwa hanya melalui pendidikan, peradaban kaumnya tidak terjebak dalam golongan ” periferis “, tetapi dapat masuk dalam zona ” elitis “. Jika pendidikan sudah memadai, maka, urusan ikutannya dimudahkan. Dalam hal ini, perjuangan R. A. Kartini telah mengangkat marwah kaum perempuan kepada peradaban yang sama dengan kaum pria.